Hak & Hukum Warga

Halaman ini bukan nasihat hukum. Ia daftar pintu: ke mana harus pergi, apa yang perlu disiapkan, dan apa yang tidak boleh Anda bayar.

GratisBantuan hukum bagi warga tidak mampu, dijamin UU 16/2011

GratisPengaduan pelayanan publik ke Ombudsman

TerbukaSeluruh peraturan negara dapat dibaca siapa pun

DijaminHak asasi dilindungi UUD 1945

Bantuan Hukum Gratis

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin warga tidak mampu berhak didampingi secara cuma-cuma — baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Biayanya ditanggung negara, bukan oleh Anda.

Pendampingan diberikan oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Daftarnya dikelola Badan Pembinaan Hukum Nasional. Lembaga seperti LBH yang bernaung di bawah YLBHI termasuk yang paling lama menangani perkara rakyat kecil, termasuk sengketa tanah dan perburuhan.

Siapkan bukti tidak mampuUmumnya berupa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa, atau kartu bantuan sosial yang Anda miliki.

Kumpulkan berkas perkaraSalinan surat, perjanjian, foto, pesan, atau apa pun yang berkaitan. Susun berurutan menurut tanggal — ini sangat membantu.

Datangi lembaga terakreditasiCari organisasi bantuan hukum di kota Anda melalui BPHN, atau hubungi kantor LBH terdekat.

Ceritakan apa adanyaJangan menyembunyikan bagian yang memberatkan Anda. Pendamping perlu tahu keseluruhan agar tidak terkejut di persidangan.

Jangan bayar calo

Bantuan hukum bagi warga tidak mampu tidak dipungut biaya. Bila ada yang menjanjikan “mengurus perkara” dengan imbalan, kemungkinan besar itu penipuan — dan Anda bisa kehilangan uang tanpa perkara Anda bergerak sedikit pun.

GEPRINDO juga tidak pernah memungut biaya untuk pendampingan. Waspadai siapa pun yang mengatasnamakan kami untuk meminta uang.

Kalau Pelayanan Publik Mempersulit

Dipersulit mengurus KTP, akta, izin, atau layanan kesehatan? Dimintai biaya yang tidak ada dasarnya? Itu bukan nasib — itu maladministrasi, dan ada lembaga negara yang khusus menanganinya: Ombudsman Republik Indonesia.

Pengaduan ke Ombudsman gratis, dan identitas pelapor dilindungi. Ombudsman berwenang memeriksa instansi pemerintah dan menerbitkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti.

Catat kejadiannyaTanggal, tempat, nama petugas bila tahu, dan apa persisnya yang diminta atau dipersulit.

Simpan buktiFoto papan pengumuman, kuitansi, tangkapan layar percakapan, atau nama saksi yang bersedia.

Adukan ke OmbudsmanBisa lewat situs resmi, datang ke kantor perwakilan provinsi, atau berkirim surat.

Simpan nomor laporanGunakan nomor itu untuk menanyakan perkembangan. Laporan yang ditanyakan cenderung lebih cepat bergerak.

Mencari Peraturan Sendiri

Seluruh peraturan negara — dari undang-undang sampai peraturan daerah — dapat dibaca siapa pun, gratis, melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di peraturan.go.id.

Ini berguna sebelum menandatangani perjanjian, saat berhadapan dengan petugas yang menyebut “sudah aturannya begitu”, atau ketika hendak memastikan suatu pungutan memang punya dasar hukum. Membaca sumber aslinya jauh lebih kuat daripada mendengar kata orang.

Kalau Hak Asasi Dilanggar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran hak asasi — termasuk kekerasan aparat, perampasan tanah masyarakat adat, diskriminasi berdasarkan suku atau keyakinan, dan penghambatan kebebasan beragama.

Untuk sengketa tanah yang menyangkut komunitas adat, pengaduan ke Komnas HAM sering ditempuh bersamaan dengan pendampingan hukum — keduanya saling menguatkan.

Yang paling menentukan

Dalam hampir semua perkara, yang membedakan menang dan kalah bukan kepandaian berbicara, melainkan kerapian berkas. Surat, tanggal, kuitansi, foto, nama saksi.

Mulailah menyimpan sekarang, bahkan sebelum ada masalah. Berkas yang tersusun rapi membuat pendamping hukum bekerja jauh lebih cepat — dan membuat lawan berpikir dua kali.